Evaluasi Kasus Krisis dalam profesi Akuntansi

Posted by : PuppyMoon di 22.00

SUAP SKK MIGAS:

OKNUM BPK KECIPRATAN UANG PANAS RUDI RUBIANDINI

Aliran dana terdakwa Rudi Rubiandini disebutkan mengalir ke sejumlah pihak. Dalam persidangannya yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/3/2014), terungkap bahwa uang panas mantan Ketua SKK Migas itu juga mengalir ke oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengakuan itu disampaikan Deviardi saat bersaksi untuk terdakwa Rudi Rubiandini. Saat itu Jaksa Riyono berusaha mencecar Deviardi terkait adanya aliran dana sebesar 40 ribu dollar AS atau setara dengan Rp 400 juta dibayarkan sebanyak dua kali yaitu sebesar 200 juta kepada oknum di BPK.

Jaksa KPK pun tidak cukup dalam bertanya soal adanya aliran dana tersebut. Namun setelah persidangan, Jaksa Riyono mengatakan bahwa aliran dana tersebut ada dalam berita acara Deviardi dan ada kaitannya dengan kantor SKK Migas, sehingga ditanyakan jaksa penuntut umum.

Deviardi mengakui diberi kepercayaan penuh Rudi Rubiandini untuk menyimpan uang pemberian dari pihak ketiga dan membayarkan keperluan Rudi. Sebagian uang pemberian itu disimpan Deviardi di rekening BCA miliknya dan safe deposit box CIMB Niaga.

KOMENTAR:

Pihak – pihak yang terkait dalam kasus ini :

·  Pertama Rudi Budiandini mantan ketua SKK Migas sebagai dalang yang mengalirkan uang panas ke 

  sejumlah oknum BPK

·   Kedua oknum BPK yang diduga menerima uang dari Rudi Budiandini

·  Ketiga Deviardi orang yang menjalankan aliran dana panas ke sejumlah oknum BPK, meskipun dia tidak

  mengetahui apa-apa.

Meskipun dugaan ini baru muncul dalam persidangan dan perlu dibuktikan kebenarannya secara hukum, namum persepsi atau penilaian yang mungkin muncul dibenak masyarakat akan menambah panjang ketidakpercayaannya terhadap lembaga negara. Apalagi dalam kasus ini melibatkan BPK. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Jika dugaan aliran dana korupsi SKK migas yang mengalir ke oknum anggota BPK tersebut dapat dibuktikan secara hukum, terdapat beberapa pelanggaran etika profesi akutansi yang dilanggar oleh OKNUM Anggota BPK tersebut yaitu:

1.      TANGGUNG JAWAB PROFESI
OKNUM Anggota BPK tersebut tidak melakukan tanggung jawab secara profesional dikarenakan OKNUM Anggota BPK tersebut tidak menjalankan tugas profesinya sebagai auditor pemerintah

2.      KEPENTINGAN PUBLIK
OKNUM Anggota BPK tersebut tidak menghormati kepercayaan publik dan komitmen atas profesionalsime dalam menajalankan tugas profesinya sebagai auditor

3.      OBYEKTIFITAS
OKNUM Anggota BPK tidak menjalankan prinsip Objektivitas dengan cara melakukan tindak ketidakjujuran secara intelektual

4.      PERILAKU PROFESIONAL
OKNUM Anggota BPK berperilaku tidak baik dengan menerima aliran dana korupsi sehingga menyebabkan reputasi lembaga BPK menjadi buruk dan dapat mendiskreditkan / mencemarkan nama baik lembaga BPK

5.       INTEGRITAS
OKNUM Anggota BPK tidak dapat mempertahankan integritasnya sehingga terjadi benturan kepentingan (conflict of interest). Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan publik dan kepentingan pribadi dari OKNUM Anggota BPK itu

Analisis :

walaupun kasus dugaan ini baru muncul dalam persidangan dan perlu dibuktikan kebenarannya secara hukum namun prersepsi publik akan menambah ketidak percayaannya kepada lembaga negara terlebih lagi dalam kasus ini melibatkan anggota BPK. 

Solusi dalam kasus tersebut semua yang terlibat dalam kasus ini haruslah mengutamakan yang namanya kejujuran agar tidak terulang kembali kasus yang seperti ini dan bagi para pelaku yang sudah terbukti bersalah agar diberi hukuman sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. indonesia adalah negara hukum, maka dalam kasus ini hukum haruslah ditegakkan seadil adilnya supaya mereka para pelaku yang bersalah dapat berpikir bahwa apa yang telah mereka lakukan bersalah karena mempermalukan diri mereka sendiri dan juga mempermalukan indonesia.

apalagi yang masyarakat indonesia ketahui bahwa BPK adalah lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Tak malu kah mereka dengan kejadian ini? harusnya mereka malu atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

Sumber :

http://rwijayanto.blogspot.co.id/2015_01_01_archive.html